TIMES MALUT  – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara mencatat, hingga awal Juli 2025, total proyek yang sudah dilelang baru Rp68,4 miliar. Angka itu hanya sekitar 20 persen dari total proyek yang direncanakan.

Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi. Hukum menyebut, nilai tersebut berasal dari tender pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya, hingga jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan.

“Proses pemilihan penyedianya sudah sampai pada tahap kontrak melalui LPSE,” kata Hairil saat ditemui di Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa, 8 Juli 2025.

Sementara itu, proyek dengan nilai cukup besar senilai Rp278,4 miliar masih belum dilelang. “Nilai pagu tender pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya, serta jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan itu sudah tertayang di SIRUP,” jelasnya.

Hairil menambahkan, pihaknya mendapat instruksi langsung dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos untuk mempercepat pelelangan proyek. Instruksi itu bagian dari upaya pemerintah provinsi mempercepat realisasi anggaran dan memastikan pembangunan berjalan tepat waktu.

“Dari total proyek OPD, baru 20 persen yang masuk tahap lelang. Sisanya sekitar 80 persen belum dilelang karena dokumen dari OPD belum masuk ke BPBJ,” ungkapnya.***