TIMES MALUT — Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan hidup bergelimang fasilitas. Tahun ini, 25 wakil rakyat itu mengantongi tunjangan senilai Rp17,5 miliar. Angka tersebut di luar gaji pokok.
Dokumen APBD 2025 mencatat, tunjangan perumahan mencapai Rp4,46 miliar, kesejahteraan Rp4,53 miliar, transportasi Rp3,51 miliar, komunikasi intensif Rp3,15 miliar, serta beragam tunjangan lain dengan total Rp17,54 miliar.
Selain itu, APBD juga menanggung pajak penghasilan, iuran kesehatan, dan uang representasi DPRD senilai hampir Rp1 miliar.
Jumlah tersebut kontras dengan upah minimum provinsi Maluku Utara yang hanya Rp3,4 juta per bulan.
Ketua GP Ansor Kota Tidore, Jafar Noh Idrus, menilai DPRD tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
“Tunjangan perumahan, kesejahteraan, dan transportasi saja lebih dari Rp13 miliar. Dana sebesar itu akan lebih bermanfaat bila dipakai untuk rakyat,” ujarnya, Senin, 1 September 2025.
Ia juga menyoroti tunjangan komunikasi intensif Rp3,15 miliar.
“Kalau dibagi 25 anggota, satu orang bisa menerima Rp126 juta per bulan hanya untuk komunikasi. Komunikasi model apa yang butuh uang sebesar itu?” katanya.
Jafar meminta Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman turun tangan mengevaluasi anggaran DPRD. Ansor berencana menggalang aksi protes menolak tunjangan yang dinilai tidak adil.
“Banyak warga masih susah mencari kerja, terutama di wilayah Oba. DPRD seharusnya peka, bukan justru bersenang-senang di atas penderitaan rakyat,” kata Jafar.***
Tinggalkan Balasan