TIMES MALUT – Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, terancam gagal, alasan utama belum dimulainya program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu dikarenakan terkendala lahan seluas 5 hektare.
Hal itu diakui Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Umar Zen, saat dijumpai diruang kerjanya, Rabu, 28 Mei 2025.
Umar menyebutkan, Pemerintah Kota Tidore tidak memiliki lahan seluas 5 hektare, justru yang ada di Kota Tidore Kepulauan dibawah 5 hektare.
“Di Kota Tidore lahan 5 hektare sudah tersertifikasi tidak ada, yang ada lahan dibawah 5 hektare, itu juga harus dilampirkan dengan keterangan pertanahan bahwa lahan itu tidak bersengketa sama sekali,” ujarnya.
Terpisah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore melalui Kepala Bidang Aset, Marwiah Abdurahman menyampaikan, terkait pembangunan sekolah rakyat, Kementerian Sosial menawarkan dua opsi yakni pembebasan lahan dan revitalisasi. Kendati demikian, ia mengaku lahan dicari seluas 5 hektar belum juga ditemukan.
“Kemarin itu kami begitu sibuk cari lahan, setelah keluar dari ruang rapat, saya usulkan kenapa tidak pergunakan saja ruang Sangar Kegiatan Belajar (SKB), tapi nanti dilaporkan ke Wali Kota dulu,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sekolah rakyat rencananya akan mulai beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Nantinya, sekolah ini akan berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah pusat akan menganggarkan sekitar Rp2,3 triliun pada angkatan pertama sekolah rakyat dengan sasaran 8.850 siswa.
Anggaran ini akan dialokasikan di 100 titik sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. (las)
Tinggalkan Balasan