TIMES MALUT – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) memberikan kartu merah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam aksi demonstrasi didepan Kantor Walikota Ternate, Maluku Utara, Senin, 15 Juni 2026.
Aksi tersebut diwarnai penyampaian sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, hingga program prioritas nasional.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan massa aksi, BEM Unkhair menilai kondisi ekonomi saat ini semakin menekan masyarakat menengah ke bawah. Mereka menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok serta pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Mahasiswa juga menyinggung persoalan BBM subsidi yang disebut kerap mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Menurut mereka, distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran dan lemahnya pengawasan menyebabkan masyarakat kecil kesulitan memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi.
Selain itu, massa aksi mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa yang dinilai masih menyisakan persoalan tata kelola dan pengawasan. Mereka menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang.
BEM Unkhair turut menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam ranah sipil. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik serta melemahkan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Sebagai simbol penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, massa aksi memberikan kartu merah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya krisis tata kelola kebijakan publik. Pemerintah harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan Presiden BEM Unkhair.(*)
Tinggalkan Balasan