Pemprov Malut Perkuat Tata Kelola BLUD

TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup Pemprov Maluku Utara 2026 di Meeting Room Waterboom Kalumata, Selasa, 9 Juni 2026.

Rakor yang diselenggarakan Biro Perekonomian itu diikuti 40 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan tersebut juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, secara daring.

Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari, mengatakan rakor menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kinerja BLUD di daerah.

“Rakor ini menjadi wadah sinkronisasi dan penguatan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kinerja BLUD,” kata Sri Haryanti saat membuka kegiatan.

Menurut dia, pemerintah daerah terus mendorong penguatan BLUD sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan, BLUD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional, transparan, dan mandiri.

Saat ini, sebagian besar BLUD di Maluku Utara bergerak di sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah provinsi juga merencanakan penambahan satu BLUD baru di sektor kawasan perairan yang akan dikelola Balai Kawasan Permukiman (BKP).

Sri Haryanti menekankan pentingnya pengelolaan BLUD yang profesional dan adaptif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Mutia Rendani, mengatakan rakor diselenggarakan sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Menurut Mutia, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai regulasi BLUD, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi, mempercepat peningkatan mutu layanan, serta memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam tata kelola dan pelayanan BLUD.

Pemprov Maluku Utara berharap sinergi antar-OPD melalui rakor tersebut dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)