Sherly Usulkan Infrastruktur Rp2,9 Triliun demi Pemerataan Ekonomi Malut

TIMES MALUT  – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengusulkan anggaran infrastruktur sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja spesifik di Ternate, Rabu, 22 April 2026.

Dalam paparannya, Sherly menyoroti adanya paradoks ekonomi di Malut. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional pada 2025 sebesar 34 persen (year on year), hasilnya belum dirasakan merata oleh masyarakat.

“Pertumbuhan tinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan. Masalah utama kami adalah konektivitas,” kata Sherly.

Ia menjelaskan, sekitar 60 persen penduduk Malut bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Namun, keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan membuat distribusi hasil produksi menjadi terhambat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp3,5 triliun secara kolektif.

Adapun rincian usulan Rp2,9 triliun tersebut antara lain:

• Rp789 miliar untuk perbaikan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD);
• Rp686 miliar untuk percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi;
• Pembangunan ruas Maba–Sagea guna menghubungkan kawasan industri di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur;
• Rp348 miliar untuk peningkatan akses Trans Kie Raha menuju Bandara Cekel.

Sherly juga menyoroti status Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, kondisi itu menjadi kendala dalam memperoleh dukungan program dari kementerian.

“Kami mendorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Pemprov Malut juga mengajukan kebutuhan anggaran penanganan bencana. Sebesar Rp23,7 miliar dibutuhkan untuk perbaikan sekitar 300 rumah terdampak banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, serta Rp28,7 miliar untuk pemulihan pascagempa di Ternate dan Batang Dua.

Di sektor transportasi, pemerintah daerah meminta pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah pulau, peningkatan frekuensi kapal Tol Laut menjadi dua kali per bulan, serta subsidi angkutan barang dan penyediaan bus sekolah untuk wilayah terpencil.

“Tanpa konektivitas, biaya logistik akan tetap tinggi dan masyarakat tidak merasakan manfaat pembangunan,” tutup Sherly.(*)