TIMES MALUT — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui Forum Rancangan Awal RKPD yang digelar, Senin, 26 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mewakili Gubernur Maluku Utara. Forum ini menandai dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Dalam sambutannya, Sri Haryati mengatakan RKPD merupakan dokumen strategis tahunan yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.
Ia menegaskan, penyusunan RKPD tidak boleh hanya bersifat administratif dan rutinitas tahunan, melainkan harus disusun secara partisipatif, berbasis data, responsif terhadap isu strategis, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
“RKPD harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan daerah,” ujar Sri Haryati.
Menurut dia, Maluku Utara memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, letak geografis yang strategis, hingga kekayaan budaya dan sumber daya manusia. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan antarwilayah, kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan RKPD 2027 harus disusun dengan penetapan prioritas yang tepat sasaran serta didukung sinergi antarperangkat daerah.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dinilai penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam forum tersebut, terdapat empat fokus utama dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD 2027, yakni penguatan kualitas perencanaan berbasis data yang valid, penyelarasan program dengan visi pembangunan daerah dan nasional, orientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas anggaran.
Menutup arahannya, Sri Haryati berharap forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan pembangunan daerah dan nasional guna mewujudkan Maluku Utara yang inklusif dan sejahtera.(*)
Tinggalkan Balasan