TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) awal 2026 di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin, 5 Januari 2026. Dalam apel tersebut, Sherly menekankan penguatan integritas birokrasi serta perbaikan kinerja yang lebih inklusif.
Sherly mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi sepanjang 2025, terutama keberhasilan mengefisienkan anggaran hingga Rp145 miliar. Dana tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembiayaan pendidikan gratis melalui BOSDA dan pembebasan uang komite SMA/SMK/SLB di Maluku Utara.
Sejumlah capaian nasional turut disoroti, antara lain penghargaan sektor ketenagakerjaan, keberhasilan pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta masuknya Maluku Utara dalam lima besar nasional program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Dalam hal pencegahan korupsi, Sherly menyebut skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Maluku Utara meningkat dari 71 pada 2024 menjadi 88,8 hingga 90 pada akhir 2025. Ia menargetkan skor tersebut meningkat menjadi 95 pada 2026. Untuk itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah mengawal kepatuhan pelaporan LHKPN bagi 443 ASN yang belum melapor hingga batas waktu Maret 2026.
Sherly juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 39,10 persen—tertinggi secara nasional pada kuartal III—namun dinilai belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai sektor pertanian dan perikanan belum optimal dalam menopang kebutuhan pangan kawasan industri.
“Sebagian besar penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Jika mereka tidak sejahtera, pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna,” kata Sherly.
Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Sherly memastikan mutasi, rotasi, dan promosi 59 jabatan akan dilakukan mulai 7 Januari 2026 berdasarkan hasil uji kompetensi melalui aplikasi SIMATA. Ia menegaskan pengisian jabatan dilakukan tanpa praktik transaksional.
Menutup arahannya, Sherly mengingatkan ASN sebagai pelayan publik yang dibiayai APBD. Dengan APBD 2026 sebesar Rp3 triliun—sekitar Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk belanja pegawai—ia meminta ASN menunjukkan kinerja yang berdampak langsung bagi 1,4 juta penduduk Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan