TIMES MALUT – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir, menegaskan perlunya koordinasi antar-instansi untuk meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan BPJS yang digelar di Kediaman Eks Crysant, Senin, 8 Desember 2025.
Syamsuddin menyebut pemerintah provinsi berkomitmen memperluas cakupan BPJS dan memastikan akses layanan yang lebih merata,” Koordinasi yang baik antar-instansi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS,” kata Syamsuddin.
Rapat tersebut dihadiri Sekkot Ternate Rizal Marsaoly, perwakilan BPKAD Provinsi, Kadis Sosial Malut Zen Kasim, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, BPKAD Kota Ternate, dan OPD terkait.
Dalam rapat, BPKAD Provinsi memaparkan kondisi keuangan BPJS, sementara BPKAD Kota Ternate menyampaikan kendala penagihan iuran serta usulan perbaikan alur pencairan. Dinas Sosial menyoroti verifikasi data kepesertaan warga kurang mampu, sedangkan Dinas Kesehatan melaporkan layanan rumah sakit mitra dan kendala administrasi. OPD Kota Ternate juga membahas penguatan sosialisasi dan peningkatan kepatuhan iuran.
Rapat menghasilkan beberapa poin, antara lain rencana penyesuaian iuran BPJS tahun 2026, peningkatan verifikasi data kepesertaan, dan optimalisasi penggunaan dana untuk program preventif.
Pertemuan juga menyepakati pembentukan tim kerja gabungan antara BPKAD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan guna memperbaiki sinkronisasi data. Rapat lanjutan dijadwalkan akhir Januari 2026.
Syamsuddin menutup pertemuan dengan mengingatkan pentingnya kolaborasi berkelanjutan untuk meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan