TIMES MALUT – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, membuka rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Muara Hotel, Selasa, 2 Desember 2025.
Forum ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malut, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya memperluas inklusi keuangan di daerah.
Samsuddin menuturkan pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri. Menurut dia, keberadaan tim ini menjadi instrumen strategis untuk menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan dukungan sektor jasa keuangan. Ia menekankan pentingnya akses keuangan yang setara bagi pelaku usaha kecil, petani, nelayan, hingga kelompok rentan.
“TPAKD bertujuan memperluas akses keuangan masyarakat melalui berbagai inovasi, sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan dalam menggali potensi ekonomi daerah,” kata Samsuddin.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota yang telah membentuk TPAKD untuk melakukan evaluasi serta mengembangkan program yang lebih inovatif dan mudah diimplementasikan. Koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, ujar dia, menjadi kunci percepatan akses keuangan di seluruh wilayah Maluku Utara.
Kepala OJK Maluku Utara, Adi Surahmat, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa penyaluran kredit di provinsi itu menunjukkan tren peningkatan saban tahun, meski sempat melambat pada 2025.
Melalui rakor ini, OJK ingin memetakan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat, terutama terkait literasi dan perilaku transaksi keuangan.
“Melalui tim ini, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang paling efektif, sehingga mereka dapat memperoleh akses layanan keuangan yang lebih baik,” ujar Adi.(*)
Tinggalkan Balasan