TIMES MALUT – Provinsi Maluku Utara kembali mencatat prestasi ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Rabu, 5 Oktober 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara Triwulan III 2025 mencapai 39,10 persen (year on year) — tertinggi di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Malut juga tercatat 2,59 persen (quarter to quarter) dan 35,15 persen (cumulative to cumulative). Laju pertumbuhan ini didorong oleh hilirisasi industri tambang dan pengolahan mineral di kawasan industri strategis.
Kinerja fiskal Pemprov Maluku Utara juga menunjukkan hasil positif. Hingga 31 Oktober 2025, realisasi pendapatan APBD mencapai 87,40 persen, masuk zona hijau dan termasuk tertinggi secara nasional. Realisasi belanja daerah mencapai 61,61 persen, juga berada di zona hijau dan menempatkan Malut di posisi ke-17 dari 19 provinsi dengan kategori yang sama.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut, namun menegaskan pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
“Kita bersyukur dengan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi ini, tetapi kita harus memastikan hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan dari tambang harus menjalar ke sawah, ke pasar, ke koperasi, dan ke rumah-rumah warga,” kata Sherly, Kamis, 6 November 2025.
Menurut Sherly, pemerintah daerah kini fokus memperkuat strategi pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah melalui sejumlah langkah konkret, antara lain:
• Swasembada beras dan telur untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan pasokan luar daerah;
• Pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi rakyat yang berorientasi pada pemerataan hasil produksi dan perdagangan;
• Program upskilling, reskilling, dan skilling tenaga kerja lokal agar kompetensi masyarakat sesuai kebutuhan industri;
• Penguatan sektor jasa dan UMKM, agar perputaran ekonomi juga tumbuh di luar sektor tambang;
• Optimalisasi belanja daerah produktif guna menciptakan efek berganda (multiplier effect) di seluruh wilayah.
“Koperasi Merah Putih kita dorong menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dari koperasi ini, kita ingin muncul rantai pasok baru untuk pangan, logistik, hingga barang konsumsi yang dikelola masyarakat Maluku Utara,” tambah Sherly.
Sherly menegaskan, pertumbuhan tinggi harus diiringi pemerataan manfaat agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Pertumbuhan yang besar hanya berarti jika membawa manfaat luas. Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di dalam Maluku Utara, bukan hanya di kawasan industri,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan