Habis Tunjangan Terbitlah Rumah Dinas

Oleh: Harianto 

Polemik soal tunjangan pejabat kembali mencuat, kali ini dengan wajah baru: rumah dinas. Jika sebelumnya perbincangan publik dipenuhi kritik terhadap besarnya tunjangan yang diterima pejabat, kini muncul rencana pengadaan rumah dinas sebagai “solusi”. Pertanyaannya, benarkah rumah dinas lebih tepat dibanding tunjangan, ataukah sekadar memindahkan beban ke pos belanja yang lain?

Rumah dinas sejatinya bukan hal baru dalam sistem birokrasi di Indonesia. Dari pusat hingga daerah, pejabat tertentu memang difasilitasi tempat tinggal dengan alasan menunjang kinerja. Namun, tak jarang rumah dinas berakhir menjadi simbol ketidakadilan: ada yang mangkrak, ada yang tak dihuni, bahkan ada pula yang dialihfungsikan. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi.

Di sisi lain, tunjangan dianggap lebih fleksibel. Pejabat bisa memilih tempat tinggal sesuai selera dan kebutuhan, tanpa harus bergantung pada bangunan milik negara. Tetapi, fleksibilitas ini sering dipandang publik sebagai bentuk kemewahan yang jauh dari rasa keadilan sosial. Apalagi jika dibandingkan dengan kesejahteraan pegawai rendah atau layanan publik yang masih tertatih.

Maka, wajar jika masyarakat menyambut sinis setiap kali muncul kebijakan baru terkait fasilitas pejabat. “Habis tunjangan terbitlah rumah dinas,” begitu kira-kira ungkapan satir yang berkembang. Bagi rakyat, yang berubah hanya istilah, sementara substansinya tetap sama: anggaran daerah atau negara kembali tersedot untuk kenyamanan segelintir orang.

Idealnya, setiap kebijakan soal tunjangan maupun rumah dinas harus berpijak pada dua hal utama: urgensi dan keadilan. Urgensi berarti ada alasan kuat bahwa fasilitas itu benar-benar dibutuhkan untuk menunjang kerja, bukan sekadar menambah kenyamanan. Keadilan berarti keputusan itu tidak melukai rasa kepercayaan publik, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan banyaknya masalah sosial yang menuntut perhatian.

Pada akhirnya, baik tunjangan maupun rumah dinas bukanlah persoalan hitam-putih. Yang dibutuhkan adalah transparansi, pengawasan, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menambah panjang daftar alasan mengapa masyarakat semakin jauh dari percaya pada pemerintahnya.