TIMES MALUT – Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kota Tidore Kepulauan, Anwar Bachtiar, mengingatkan pentingnya menjaga nilai demokrasi dan stabilitas nasional dalam menyikapi gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah Indonesia saat ini.
Anwar menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus tetap mematuhi aturan hukum. “Hak menyampaikan pendapat dijamin, tetapi harus sesuai hukum dan tidak merusak tatanan yang telah terbentuk,” ujarnya ketika di temui pada Senin (01/09/2025).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Menurutnya, kedua institusi ini harus satu komando dan menghindari ego sektoral.
“TNI dan Polri harus satu tujuan dalam melindungi negara. Ego sektoral hanya akan menambah ketegangan di masyarakat,” jelasnya.
Dalam menangani aksi demonstrasi, Anwar mendorong aparat agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
“Pendekatan persuasif akan menciptakan saling pengertian antara aparat dan masyarakat, sekaligus menghindari konflik yang tidak perlu,” tegasnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa aparat tidak boleh ragu menindak tegas aksi penjarahan dan kekerasan. “Tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Oknum yang terlibat harus ditindak tegas agar tidak merusak citra demokrasi,” katanya.
Selain aspek keamanan, Anwar juga mengingatkan partai politik agar lebih selektif dalam merekrut calon legislatif. “Kita memerlukan wakil rakyat yang kapabel dan berkompeten, bukan yang justru memperkeruh keadaan,” tandasnya.
Sebagai Koordinator Majelis Daerah KAHMI Kota Tidore Kepulauan, Anwar juga menyampaikan permintaannya kepada Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap menteri-menteri yang kebijakannya tidak populer, merugikan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
“Kebijakan yang menekan rakyat hanya akan menimbulkan gesekan dan membuat masyarakat saling sikut. Presiden harus berani mengevaluasi para menteri yang kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan rakyat, agar stabilitas sosial tetap terjaga,” tegas Anwar.
Lebih jauh, KAHMI Tidore Kepulauan juga meminta negara untuk memberikan ruang dan kewenangan bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Menurut Anwar, pendekatan historis yang dimiliki masyarakat adat dapat menjadi jalan keluar yang lebih utuh, karena berbagai pendekatan lain terbukti belum mampu menyelesaikan masalah bangsa secara menyeluruh.
“Masyarakat adat memiliki kearifan historis yang harus diberi ruang dalam menyelesaikan persoalan negara ini secara kaffah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Anwar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan persatuan di atas segala perbedaan, serta bahu-membahu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa hanya dengan persatuan, bangsa ini dapat keluar dari berbagai persoalan dan tetap berdiri tegak sebagai rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan Balasan