TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong agar pertumbuhan investasi dan industri di daerah tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi yang didorong industri hilirisasi tambang harus sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sarbin dalam kegiatan Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Bella Hotel Ternate, Selasa, 1 September 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha besar dengan sekitar 160 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Maluku Utara untuk memperkuat kemitraan usaha dan membuka akses pembiayaan.
Sarbin mengatakan, Maluku Utara saat ini mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, terutama melalui industri pengolahan dan hilirisasi tambang di Halmahera Tengah dan Pulau Obi.
Namun, menurut dia, perkembangan industri tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah.
“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya kepada masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” ujar Sarbin.
Ia menilai investasi di Maluku Utara tidak seharusnya hanya bertumpu pada sektor pertambangan dan hilirisasi mineral.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu mendorong pengembangan sektor lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan.
Menurut Sarbin, kebutuhan pangan bagi kawasan industri di Maluku Utara hingga kini masih banyak dipasok dari luar daerah, termasuk dari Sulawesi dan Jawa.
Kondisi tersebut, menurut dia, seharusnya menjadi peluang bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri.
“Ke depan, investasi harus mampu menggerakkan sektor-sektor produktif masyarakat. Jangan sampai kebutuhan industri besar justru lebih banyak dipenuhi dari luar Maluku Utara,” katanya.
Sarbin juga meminta kegiatan business matching tidak berhenti pada pertemuan dan diskusi semata, tetapi menghasilkan kerja sama konkret antara perusahaan besar dan pelaku UMKM.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal.
Selain itu, Sarbin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengawal investasi.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengatakan Maluku Utara dipilih sebagai provinsi pertama di luar Pulau Jawa untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi kebijakan kemitraan usaha.
Menurut Noor Sona, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat agar pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi.
“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tetapi harus menjadi pemain utama,” katanya.
Ia mengatakan, pada Triwulan II 2026, realisasi investasi di Maluku Utara mencapai Rp 40,2 triliun.
Sementara secara nasional, realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target Rp 2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Noor Sona menambahkan, peluang kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM di Maluku Utara masih terbuka luas.
Peluang tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penyediaan makanan dan katering, konstruksi, transportasi, suku cadang, alat pelindung diri, hingga jasa logistik.
Dari target komitmen kemitraan 34 perusahaan besar di Maluku Utara senilai Rp 7,8 triliun, realisasi kemitraan selama periode 2021 hingga 2026 tercatat mencapai Rp 3,5 triliun.
Karena itu, ia berharap kegiatan business matching tersebut dapat menghasilkan transaksi nyata dan kerja sama berkelanjutan.
“Yang paling penting setelah ini adalah keluar purchase order dan terbangun kerja sama yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah, GM External Relations PT IWIP Wahyu Budhi Santoso, Cluster Manager Bank Mandiri KC Maluku Utara Gamal Maradani, serta Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya Suhendra Sutjahja.
Acara turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, pimpinan BUMD, perwakilan perbankan, perusahaan industri, Kadin, HIPMI, IWAPI Maluku Utara, serta ratusan pelaku UMKM.(*)
Tinggalkan Balasan