TIMES MALUT – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan tiga catatan penting kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI saat kunjungan kerja di Ternate, Senin, 27 April 2026.
Kunjungan yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, itu digelar untuk menyerap aspirasi daerah terkait dampak pembangunan dan berbagai persoalan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Sarbin menyoroti pentingnya pembentukan undang-undang kepulauan. Ia menyebut, Maluku Utara sebagai provinsi dengan wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Selain itu, Sarbin juga menyinggung status Ibu Kota Provinsi di Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mendorong percepatan pembangunan, termasuk konektivitas dengan wilayah sekitar.
“Kami berharap ada keberpihakan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat pembangunan di Sofifi,” ujarnya.
Catatan ketiga berkaitan dengan kebijakan nasional pengurangan produksi nikel yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Sarbin, kondisi ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak berujung pada pembatasan tenaga kerja atau perumahan karyawan.
Sarbin juga menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi, termasuk persoalan belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini akan kami tindak lanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI DPR RI,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendorong tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan melalui skema CSR agar lebih memperhatikan masyarakat di wilayah pertambangan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan