TIMES MALUT – Sherly Tjoanda, calon Gubernur Maluku Utara, langsung merespons berbagai keluhan yang disampaikan oleh warga Afe Taduma, Kota Ternate, dalam acara tatap muka pada Jumat, 8 November 2024.
Dalam acara tersebut, warga langsung menyampaikan keluhan terkait berbagai isu setelah diberikan kesempatan oleh Sherly. Salah satunya adalah masalah pendidikan, khususnya mengenai beasiswa untuk anak-anak mereka.
“Kami ingin tahu lebih banyak soal beasiswa, apakah anak-anak kami bisa mendapatkan kesempatan itu?” tanya seorang warga.
Keluhan lainnya terkait BPJS, di mana ada yang mengeluhkan layanan kesehatan.
“Jika tidak ada saldo BPJS, kami disuruh pulang saat masuk rumah sakit,” ungkap salah satu warga.
Selain itu, ada juga keluhan mengenai kurangnya infrastruktur dasar, seperti saluran air dan talud yang belum dibangun, meskipun sudah diajukan sebelumnya.
Menanggapi keluhan ini, Sherly menjelaskan bahwa sebagian besar program yang dilakukan di Morotai, ketika almarhum suaminya menjabat sebagai bupati, dilatarbelakangi oleh pengalaman pribadi yang merasakan kesulitan di masa muda.
“Beliau tidak bisa bersekolah, tidak bisa berobat, dan mengalami banyak kesulitan hidup. Ketika beliau menjadi Bupati Morotai, beliau bertekad untuk memastikan masyarakat Morotai tidak merasakan hal yang sama. Kami berusaha mengatasi masalah ini, seperti menyediakan pendidikan gratis dan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat,” jelas Sherly.
Sherly juga menegaskan bahwa pendidikan dasar di Morotai, mulai dari SD hingga SMP, sudah gratis, yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota . Sedangkan untuk SMA/SMK, tanggung jawabnya berada di Provinsi.
“Pemerintah pusat melalui dana BOS memberikan anggaran untuk pendidikan, sekitar Rp 1 juta per siswa. Dengan pengelolaan yang baik, SMA/SMK tidak seharusnya lagi memungut biaya tambahan seperti iuran bulanan sebesar Rp 150.000,” ujarnya.
Sherly berjanji bahwa jika terpilih menjadi Gubernur, dalam waktu singkat setelah APBD Perubahan (APBD-P), dia akan menghapuskan iuran tambahan SMA/SMK di Maluku Utara.
“Setelah terpilih, saya akan memastikan tidak ada lagi iuran tambahan untuk SMA/SMK. Dengan demikian, minimal ada simpanan Rp 150.000 per bulan untuk keluarga,” ujarnya, seraya bercanda, “Dengan begitu, mama-mama bisa membeli lipstik.”
Sherly juga menyinggung rencana pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi. Dia menjelaskan bahwa sistem beasiswa akan dijalankan melalui kerja sama dengan universitas terakreditasi B di Maluku Utara. Anak-anak yang memiliki IPK minimal 2,7 akan berkesempatan mendapatkan beasiswa kuliah S1 secara gratis.
“Ini bukan hanya soal lulus, tetapi soal keseriusan dalam belajar. Mereka harus lulus dalam waktu empat tahun delapan semester dengan IPK minimal 2,7,” katanya.
Terkait masalah BPJS, Sherly menjelaskan pentingnya implementasi Universal Health Coverage (UHC), sebuah program yang menjamin pelayanan kesehatan bagi semua warga.
“UHC berarti 98 persen penduduk di suatu daerah harus terdaftar dalam BPJS. Di Morotai, kami berhasil mencapai status UHC pada Desember 2017, hanya dalam waktu kurang dari 10 bulan setelah almarhum suami saya dilantik sebagai Bupati,” kata Sherly.
Sherly berencana untuk membawa status UHC ini ke seluruh Maluku Utara,” Dengan UHC, siapa pun yang memiliki KTP daerah tersebut akan mendapatkan pelayanan BPJS di rumah sakit, meskipun tidak memiliki saldo di BPJS. Ini penting untuk memastikan semua warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” lanjutnya.
Jika terpilih sebagai Gubernur, Sherly berjanji akan bekerja sama dengan 9 Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara untuk menerapkan UHC di seluruh Provinsi.
Sherly juga menanggapi keluhan warga tentang infrastruktur, khususnya jalan tani yang menjadi keluhan petani di daerah tersebut.
“Pembangunan jalan tani sangat penting untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kuantitas hasil pertanian. Dalam lima tahun ke depan, saya menargetkan pembangunan jalan tani sepanjang 250 kilometer di seluruh Maluku Utara,” ungkapnya.
Dia menambahkan, setiap desa rata-rata akan mendapatkan jalan tani sepanjang 7 kilometer,” Dengan jalan tani, petani tidak lagi kesulitan mengeluarkan hasil panennya. Tanpa jalan tani yang layak, petani akan kesulitan menaikkan hasil produksinya,” lanjut Sherly.
Menurutnya, meskipun jalan tani memerlukan biaya yang besar jika dijadikan proyek besar, di Morotai sudah diterapkan sistem swakelola, di mana Pemda membeli alat berat dan menanggung biaya operasionalnya. Dalam waktu singkat, jalan tani sepanjang 7 kilometer dapat selesai dalam waktu 5 hari.
Sherly menutup pertemuan dengan sebuah harapan untuk mengelola APBD secara bijaksana.
“Sebagai ibu rumah tangga, saya tahu bagaimana cara mengatur anggaran rumah tangga yang terbatas, dan saya akan mengelola APBD dengan cara yang sama. Dengan pengelolaan yang efisien, kita bisa memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Sherly juga berharap agar program-program yang dia tawarkan dapat diterima oleh masyarakat Maluku Utara.
“Jika kalian memilih saya, mari kita wujudkan program-program ini bersama. Namun, jika kalian tidak memilih saya, berarti kalian tidak membutuhkan program-program ini,” tegas Sherly, yang mendapat sambutan positif dari warga yang hadir.***
Tinggalkan Balasan