TIMES MALUT – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA) menggelar konsolidasi dan deklarasi dukungan di Hotel D’Hock, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada Sabtu, 14 September 2024.
Dalam konsolidasi ini, paket MK-BISA hanya dihadiri Calon Wakil Gubernur Malut, Basri Salama, Hal tersebut lantaran Muhammad Kasuba sedang melakukan konsolidasi yang sama di Kabupaten Halmahera Utara.
Saat disambangi, Basri Salama mengatakan, dirinya telah melakukan kunjungan serta konsolidasi dibeberapa Kabupaten/Kota dalam rangka memperkuat pergerakan kemenangan MK-BISA pada Pemilihan Gubernur nanti.
“Perjalanan saya dari Tidore ke Oba terus ke Halmahera Timur, dari Subaim sampai ke Maba hingga hari ini di Halmahera Barat. Dihadiri relawan dari beberapa kecamatan tadi yang berkumpul dalam rangka memperkuat kekuatan kemenangan MK-BISA,” tuturnya.
Disisa waktu yang sedikit ini, sambung Basri, dirinya dan Muhammad Kasuba semakin hari semakin percaya diri bahwa konsolidasi yang dilakukan setiap saat akan berbuah kemenangan.
“Saya dengan Ustad Muhamad ini tidak pernah jalan berbarengan karena sisa waktu yang sedikit ini kita berusaha untuk sampai disemua wilayah, kami juga percaya, tidak mendahului takdir Tuhan, kemenangan akan berpihak ke MK-BISA,”sambungnya.
Pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan ini menginginkan kemenangan yang terhormat serta optimis akan memenangkan kompetisi kali ini di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Kota Tidore.
“Kantong kita sudah pasti di wilayah Halmahera Selatan, Halmahera Utara kemudian Tidore. Tapi semua daerah yang telah kita lakukan konsolidasi ini kita ingin menang dengan terhormat, menang dengan kualitas kemenangan yang luar biasa,” terangnya.
Alumni Universitas Khairun Ternate ini juga menilai, Pemerintah Daerah selama ini tidak meng-update data statistik terkait masyarakat miskin, petani, nelayan dan Sumberdaya Manusia yang masih putus sekolah.
“Satu hal yang selama ini menjadi kekurangan Pemda yaitu tidak pernah meng-update data statistik terkait Sosial Masyarakat. Kadang menurut saya itu banyak juga yang tidak valid,” ungkapnya.
Dirinya memaparkan, dengan adanya data yang valid yang diterima oleh pemerintah maka pemerintah pastinya tidak salah mengambil kebijakan, sehingga pemerintahan berjalan baik atas dasar keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Caranya adalah bangun koneksi dengan kepala daerah setiap kabupaten kota, meng-update seluruh data sesungguhnya orang yang tidak mampu itu berapa jumlah, kemudian masyarakat yang tidak mampu sekali itu pendapatan perkapitanya berapa, kalau pendapatan perkapitanya Rp2.000.000 anaknya 5 maka pastinya tidak sanggup, sehingga pemerintah hadir untuk mempertanggungjawabkan terkait biaya pendidikan,”pungkasnya.***
Komentar