TIMES MALUT – Sebanyak 15 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan absen dalam pertemuan dengan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) untuk membahas anggaran tunjangan dewan yang mencapai Rp17,5 miliar, Selasa, 2 September 2025.
Sekretaris DPRD, Rudi Ipein, mengaku sudah mengirimkan undangan lewat grup WhatsApp,“ Yang izin hanya Pak Mochtar Djumati, selebihnya tidak ada kabar,” katanya.
Data GP Ansor menunjukkan, gaji dan tunjangan DPRD dalam APBD 2025 mencapai Rp13,9 miliar. Jika ditambah fasilitas lain, jumlahnya membengkak menjadi Rp17,5 miliar. Terdiri dari tunjangan perumahan Rp4,46 miliar, transportasi Rp3,51 miliar, komunikasi intensif Rp3,15 miliar, kesejahteraan Rp4,53 miliar, serta tunjangan beras Rp101 juta.
GP Ansor bersama Fatayat NU menilai angka itu berlebihan. Mereka menuntut lima hal: percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan pajak, penghapusan sejumlah tunjangan DPRD, transparansi anggaran perjalanan dinas, dan penegakan hukum atas praktik KKN.
“Kebijakan anggaran harus berpihak pada rakyat, bukan memperkaya elit,” kata pernyataan bersama GP Ansor dan Fatayat NU.***
Tinggalkan Balasan