TIMES MALUT – Front Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta menggelar aksi unjuk di Kementerian Dalam Negeri dan Istana Presiden serta DPP PDIP, pada Selasa, 25 Februari 2025 kemarin.
Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, terkait kebijakan yang dianggap merugikan pelaku UMKM.
Asrul, koordinator aksi menyatakan, sebagai kader yang mengikuti ajaran Bung Karno, sudah seharusnya nilai-nilai Marhaenisme diterapkan dalam kebijakan daerah.
Ia menyoroti tindakan pengusiran paksa pelaku UMKM di pusat kuliner pantai tugulufa oleh Satpol-PP Kota Tidore, yang diduga atas instruksi Muhammad Sinen.
“Kami sangat menyayangkan seorang kader PDIP, yang seharusnya menjunjung tinggi ajaran Bung Karno, justru mendiskriminasi wong cilik, termasuk pedagang kaki lima (pelaku UMKM). Padahal, mengistimewakan rakyat kecil adalah tanggung jawab setiap kader banteng,” kata Asrul saat berorasi, seperti dikutip dari jelajahpost.com, Rabu, 26 Februari 2025.
Asrul bilang, pihaknya juga menuntut agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP segera memecat Muhammad Sinen sebagai Ketua DPD PDIP Maluku Utara yang dianggap terlibat dalam kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
“Bapak Komarudin Watubun segera berkoordinasi dengan Ketua Umum PDIP untuk menindak Ketua DPD PDIP Maluku Utara,” tegas Asrul.
Asrul melanjutkan, pihaknya akan mengajukan permohonan hearing dengan DPP PDIP untuk mendiskusikan bukti administratif yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM di pusat kuliner pantai tugulufa telah memenuhi syarat untuk berdagang di lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tidore.
“Kami berharap dengan bukti-bukti ini, DPP PDIP bisa memberikan tindakan tegas terhadap Wali Kota Tidore yang terpilih,” bebernya.***
Tinggalkan Balasan