TIMES MALUT – Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate meningkatkan upaya penanganan sampah di sepanjang kalimati atau barangka untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan pada Oktober 2026.
Penumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga di sejumlah aliran kalimati dinilai dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir, terutama ketika curah hujan meningkat.
Hal itu disampaikan Nurlaela setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik kalimati di Kota Ternate. Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan tumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan jika tidak segera ditangani.
“Sejak awal September 2026, kami telah mengingatkan Pemkot Ternate agar mengoptimalkan pengawasan serta pengangkutan sampah di area barangka. Penanganan ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi butuh peran aktif perangkat kelurahan, RW, RT, hingga masyarakat setempat,” kata Nurlaela, Rabu, 14 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, penumpukan sampah ditemukan di sejumlah wilayah, yakni Kelurahan Makassar Barat, Makassar Timur, Salahuddin, Maliaro, Kasturian, Koloncucu, serta Lingkungan Akeboca di Kelurahan Soa.
Nurlaela mengingatkan, keterlambatan penanganan sampah dapat memperbesar risiko banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Selain itu, sampah yang terbawa arus hingga ke laut berpotensi mencemari perairan dan mengganggu ekosistem laut.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret sebelum memasuki periode hujan dengan intensitas yang lebih tinggi.
Nurlaela mengatakan, penanganan persoalan sampah di kalimati membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Gubernur Maluku Utara untuk mendorong percepatan penanganan persoalan tersebut.
Menurut dia, berbagai masukan telah disampaikan DPRD. Namun, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan dan pembuangan sampah dinilai belum berjalan maksimal.
Salah satu langkah yang didorong ialah melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara untuk membersihkan sekaligus mengeruk kalimati di sejumlah titik yang mengalami penumpukan sampah.
Pembersihan tersebut dinilai perlu dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat, sehingga aliran air dapat berfungsi lebih optimal dan risiko banjir dapat ditekan.
Selain itu, Nurlaela mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemkot Ternate. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi penanganan sampah, termasuk di kawasan kalimati.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan pendampingan kepada pemerintah kota dalam pengelolaan sampah.
Nurlaela menilai, penanganan sampah di Ternate tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perbankan, dan badan usaha milik negara (BUMN) juga diperlukan untuk mendukung upaya pengurangan sampah.
Ia mendorong perusahaan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), terutama untuk mendukung edukasi lingkungan dan membangun kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah.
“Sektor swasta, khususnya produsen yang produknya menyumbang limbah plastik, harus ikut bertanggung jawab. Kami berharap mereka dapat berkontribusi melalui program CSR untuk membantu mengedukasi serta membentuk perilaku sadar sampah pada masyarakat Kota Ternate,” ujar Nurlaela.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mengurangi risiko banjir di Kota Ternate.(*)
Tinggalkan Balasan