TIMES MALUT – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, tokoh agama di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengajak masyarakat menjaga kerukunan antarumat beragama dan keamanan lingkungan.
Ajakan tersebut disampaikan Hasim Adam Sekretaris Nahdlatul Ulama Kabupaten Halmahera Barat, Jumat, 16 Oktober 2026.
Hasim mengatakan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Halmahera Barat secara umum masih aman dan kondusif. Namun, sejumlah persoalan tetap perlu mendapat perhatian bersama, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi gangguan keamanan akibat konsumsi minuman keras dalam kegiatan hiburan malam.
“Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Halmahera Barat masih aman dan kondusif. Meski demikian, kita tetap perlu memperhatikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Hasim.
Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap di wilayah Maluku Utara juga perlu menjadi perhatian. Dampak asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kenyamanan lingkungan sehingga membutuhkan kepedulian bersama.
Selain persoalan lingkungan, Hasim menyoroti kegiatan pesta ronggeng pada malam hari yang berpotensi memicu perkelahian apabila disertai konsumsi minuman keras.
Ia berharap pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hiburan malam tersebut.
“Pencegahan perlu dilakukan bersama-sama agar kegiatan hiburan masyarakat tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Kita ingin masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” katanya.
Hasim menegaskan, upaya menjaga ketertiban harus dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang agama masyarakat. Hal itu penting agar kebijakan pencegahan tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
“Baik desa yang mayoritas penduduknya Muslim maupun Nasrani harus mendapatkan perhatian yang sama. Tujuannya bukan membatasi kelompok tertentu, melainkan menjaga keamanan dan kerukunan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tokoh agama sekaligus pejabat pelayanan urusan keagamaan, Hasim menilai pembinaan umat dan penguatan nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial.
Menurut dia, tokoh agama bersama pemerintah dan masyarakat perlu terus mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan musyawarah.
“Kita harus mengedepankan persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati. Kalau ada persoalan di tengah masyarakat, sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah agar tidak berkembang menjadi konflik,” katanya.
Hasim juga mengingatkan masyarakat agar bijaksana dalam menyikapi perkembangan isu nasional menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Informasi yang beredar, menurut dia, perlu diperiksa kebenarannya sebelum dipercaya atau disebarluaskan.
“Perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar. Namun, kita harus tetap menjaga persatuan, mengedepankan fakta, dan menyampaikan aspirasi secara damai sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi konflik serta menjaga stabilitas sosial di Halbar.
Hasim menambahkan, keamanan dan kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Harapan kita, Halmahera Barat tetap aman, damai, dan kondusif. Kerukunan harus terus kita jaga bersama agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan baik meskipun memiliki perbedaan agama maupun pandangan,” tuturnya.(*)
Tinggalkan Balasan