TIMES MALUT – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengupayakan perdamaian warga Desa Tuguis, Desa Soa Sangaji, dan Desa Bataka setelah konflik yang terjadi pascaturnamen sepak bola antarkampung.
Upaya penyelesaian dibahas dalam rapat di Ruang Rapat Bupati Halmahera Barat, Jumat, 7 Agustus 2026. Rapat dipimpin Bupati Halmahera Barat James Uang dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat.
James mengatakan pemerintah tidak ingin penyelesaian konflik berhenti pada upaya menentukan pihak yang benar atau salah. Menurut dia, prioritas saat ini adalah menghentikan ketegangan dan mengembalikan hubungan sosial warga.
“Tidak ada pihak yang menginginkan konflik ini terjadi. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya melalui musyawarah dan rekonsiliasi,” kata James dalam rapat tersebut.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjadwalkan doa bersama pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Para tokoh agama akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan antarwarga.
Dalam rapat itu, perwakilan masyarakat Desa Bataka menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta perhatian pemerintah terhadap 23 warga yang terluka serta bantuan bagi para korban dan penggantian kerugian akibat konflik.
Pemerintah menyatakan akan memverifikasi jumlah korban dan menghitung kerugian yang dialami warga. Pendataan mencakup biaya pengobatan, kerusakan perlengkapan, serta kendaraan yang rusak.
Hasil verifikasi lapangan akan digunakan sebagai dasar pemberian bantuan dan ganti rugi secara proporsional.
Selain penanganan korban, pemerintah meminta kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda menyampaikan hasil rapat kepada warga. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar yang berpotensi memicu kembali ketegangan.
Pemkab Halmahera Barat menargetkan perdamaian tiga desa tersebut dapat terwujud paling lambat Ahad, 9 Agustus 2026. Pemerintah berharap kesepakatan itu dapat mengakhiri konflik dan membuat aktivitas warga kembali normal.
Keamanan dan ketertiban di wilayah Halmahera Barat, kata pemerintah, menjadi tanggung jawab bersama agar situasi tetap aman dan kondusif.(Bet)
Tinggalkan Balasan