TIMES MALUT – Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite di wilayah Maluku dan Maluku Utara melonjak hingga Rp26.600 per liter pada Mei 2026. Kenaikan harga tersebut memicu peningkatan penggunaan Biosolar subsidi oleh masyarakat, terutama pengguna kendaraan diesel dan angkutan umum.
Pemerintah Kota Ternate berharap stok Biosolar tetap aman di tengah meningkatnya permintaan dan potensi kelangkaan di sejumlah daerah di Maluku Utara.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mengatakan ketersediaan BBM subsidi di Kota Ternate hingga saat ini masih dalam kondisi aman, baik untuk Pertalite maupun Biosolar.
“Kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja. Stok aman, baik Pertalite maupun Biosolar,” kata Nasri usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi di Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin, 18 Mei 2026.
Rapat tersebut dihadiri Pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU untuk membahas distribusi BBM subsidi, khususnya Biosolar yang mulai mengalami keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah.
Nasri menjelaskan, Biosolar merupakan Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi yang mendapat kuota khusus dari pemerintah. Sementara Dexlite merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar internasional.
Pada awal April 2026, harga Dexlite masih berada di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000 per liter. Namun, pada pertengahan April 2026 harga naik menjadi Rp24.150 per liter akibat fluktuasi harga minyak global.
Kenaikan kembali terjadi pada Mei 2026 hingga harga Dexlite mencapai Rp26.600 per liter di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sementara harga Biosolar subsidi masih bertahan di angka Rp6.800 per liter.
Perbedaan harga yang cukup jauh membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Biosolar subsidi karena dinilai lebih ekonomis.
Meski sejumlah wilayah di Maluku Utara mulai mengalami antrean dan keterbatasan pasokan Biosolar, Kota Ternate disebut masih relatif aman karena terdapat lembaga penyalur yang mendapat penugasan khusus untuk melayani distribusi BBM subsidi.
Menurut Nasri, dalam rapat tersebut BPH Migas juga menerima berbagai masukan terkait kebutuhan tambahan kuota BBM subsidi di Maluku Utara yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi konsumsi masyarakat saat ini.
Selain itu, sejumlah SPBU di Maluku Utara mulai dipersiapkan untuk ikut menyalurkan Biosolar guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi kelangkaan di lapangan.
Pemerintah Kota Ternate berharap adanya tambahan kuota Biosolar dari BPH Migas, terutama untuk wilayah Kota Ternate, agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi transportasi tidak terganggu dalam beberapa bulan ke depan.(*)
Tinggalkan Balasan