TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Kamis, 29 Januari 2026.
Rakornas tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni, para sekretaris daerah provinsi se-Indonesia, instansi vertikal, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Sherly mengatakan, pengelolaan keuangan daerah pada 2026 menghadapi tantangan serius akibat pemotongan fiskal yang cukup signifikan. Kondisi tersebut, kata dia, akan berpengaruh terhadap perencanaan program dan kebijakan di daerah.
“Pada 2026, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala daerah diperhadapkan dengan keterbatasan fiskal yang berdampak langsung pada program dan kebijakan,” ujar Sherly.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dimanfaatkan secara optimal dan berdampak bagi masyarakat.
Menurut Sherly, Rakornas ini diharapkan mampu menyederhanakan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di daerah. Ia juga menekankan peran strategis TAPD sebagai filter kebijakan.
“Saya berharap Tim TAPD menjadi filter kebijakan karena mereka lebih memahami aspek teknis dan administrasi,” katanya.
Sherly berharap Rakornas ini dapat menghasilkan terobosan konkret agar pemanfaatan APBD pada 2026 dan 2027 benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).(*)
Tinggalkan Balasan