TIMES MALUT—Sorotan terhadap Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (ASKOT PSSI) Kota Tidore Kepulauan menguat menyusul rencana pelaksanaan turnamen sepak bola tingkat Sekolah Dasar yang memperebutkan Piala Wali Kota Tidore Kepulauan. Ajang tersebut menjadi perhatian publik karena membawa nama dan simbol kepala daerah, sehingga memiliki bobot kebijakan dan tanggung jawab publik yang besar terhadap arah pembinaan sepak bola anak.
Sejak dilaksanakannya Musyawarah Askot PSSI Tidore Kepulauan periode 2025–2029 di Bukit Doraemon, Tidore, pada Sabtu (13/9/2025), harapan besar mengemuka dari berbagai elemen sepak bola lokal agar Askot tampil lebih aktif, progresif, dan visioner dalam mengawal pembinaan sepak bola daerah, khususnya pada sektor usia dini.
Namun hingga kini, Askot PSSI Tidore dinilai belum menunjukkan kelincahan dan peran yang memadai. Penilaian tersebut mencuat seiring polemik penamaan “SD Super League” dalam ajang Piala Wali Kota Tidore Kepulauan, yang dianggap tidak sejalan dengan arah pembinaan sepak bola anak.
Isu ini menjadi sorotan serius karena kompetisi tersebut memperebutkan Piala Wali Kota, sehingga bukan sekadar turnamen biasa, melainkan representasi cara pandang pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola usia dini.
Kritik tersebut disampaikan oleh Suyono Sahmil, Sekretaris SSB Bintang Timur, ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal teknis penamaan, melainkan menyangkut arah dan tujuan pembinaan itu sendiri.
“Kalau titel kompetisinya saja secara filosofis sudah keliru, maka tujuan pembinaannya pasti ikut bergeser. Ini bukan soal nama semata, tetapi soal paradigma berpikir dalam membina anak-anak,” ujar Suyono.
Menurutnya, istilah Super League identik dengan kompetisi elit dan profesional yang menekankan hasil dan tekanan prestasi. Ketika istilah tersebut digunakan pada level Sekolah Dasar, hal itu berpotensi menggeser orientasi pembinaan dari proses pembelajaran menuju pencapaian semata.
“Sepak bola usia dini seharusnya berbasis pengenalan, kegembiraan bermain, dan pembentukan karakter. Jika sejak awal sudah dibungkus dengan paradigma kompetisi elit, maka pelatih, orang tua, bahkan anak-anak akan diarahkan pada logika menang-kalah, bukan pada proses,” lanjutnya.
Suyono menilai, sejak musyawarah Askot PSSI Tidore Kepulauan digelar dan Terpilihnya Ketua Umum periode 2025–2029, asosiasi seharusnya tampil sebagai penjaga arah pembinaan sepak bola daerah. Namun dalam polemik ini, Askot justru dinilai pasif dan tidak hadir memberikan koreksi konseptual.
“Askot punya tanggung jawab moral dan struktural. Jika diam, itu bisa dibaca sebagai pembiaran terhadap penyimpangan arah pembinaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pembinaan sepak bola Tidore Kepulauan.
“Piala boleh diperebutkan, tetapi pembinaan tidak boleh dikorbankan. Fondasi sepak bola daerah ada di usia dini, dan itu harus dijaga sejak awal,” pungkas Suyono.(*)
Tinggalkan Balasan