TIMES MALUT – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti penyusutan lahan pertanian dan kondisi kesejahteraan petani di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan hilirisasi.
Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031 di Hotel Bella, Ternate, Senin, 21 September 2026.
Sarbin mengatakan, pertanian harus dipersiapkan sebagai penopang ekonomi Maluku Utara pada masa mendatang. Menurut dia, ketergantungan terhadap sektor hilirisasi tambang memiliki keterbatasan.
“Karena itu, perlu konsolidasi dan revitalisasi pertanian secara partisipatif dan menyeluruh di seluruh wilayah Maluku Utara,” ujarnya.
Sarbin mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara pada Agustus 2026 tercatat sebesar 101,5 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Secara teori, angka tersebut menunjukkan petani tidak mengalami defisit.
Namun, menurutnya, kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
“Data itu yang kita tulis di angka laporan. Tapi di praktik, mungkin masih jauh dari harapan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat,” kata Sarbin.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya tercermin dari data statistik, melainkan juga dari kondisi riil masyarakat.
“Angka teori saja tidak cukup. Upaya kita sesungguhnya adalah rakyat senang, makmur, dan sejahtera,” lanjutnya.
Selain soal kesejahteraan, Sarbin juga menyoroti penyusutan lahan pertanian di Maluku Utara. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2023, luas lahan sawah di daerah itu turun dari 2.798 hektare menjadi 460 hektare.
Menurut Sarbin, kondisi tersebut dipengaruhi oleh alih fungsi lahan dan meningkatnya minat generasi muda bekerja di sektor pertambangan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan kawasan pangan, revitalisasi pertanian, penyelesaian legalitas lahan petani, serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan.
Pemprov Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga tengah menindaklanjuti rencana kerja sama dengan investor untuk mengembangkan Halmahera Tengah sebagai salah satu kawasan pangan di masa depan.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPN HKTI Chairul Amir yang melantik pengurus DPC HKTI se-Maluku Utara menegaskan komitmen organisasi untuk mendukung penguatan sektor pertanian.
Ia menyebut ada tiga agenda utama HKTI, yakni memperkuat solidaritas organisasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mendorong hilirisasi komoditas lokal seperti pala, cengkeh, dan kelapa agar memberi nilai tambah bagi masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan