TIMES MALUT – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir, membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Integrasi Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025. Kegiatan digelar selama dua hari, mulai dari 17–18 Desember 2025, di Safirna Golden Hotel, Ternate.
Syamsuddin yang mewakili Gubernur Maluku Utara menegaskan, akurasi dan pemutakhiran data RTLH menjadi kunci keberhasilan program perumahan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga data yang masih tersebar dan belum terintegrasi.
“Konsolidasi data hari ini menjadi titik tumpu pelaksanaan program perumahan tahun depan,” kata Syamsuddin.
FGD dihadiri Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, dan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar, perwakilan Dinas Sosial, narasumber, serta perwakilan Dinas Perkim kabupaten/kota dari Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota Ternate, dan Kepulauan Sula.
Pemprov Maluku Utara mengalokasikan anggaran Rp19,850 miliar pada 2025 untuk menurunkan backlog perumahan. Bantuan akan disalurkan kepada 39 penerima di Ternate, 46 di Tidore Kepulauan, 174 di Halmahera Barat, 135 di Halmahera Timur, 179 di Halmahera Utara, 45 di Halmahera Selatan, dan 12 di Kepulauan Sula.
Dari total intervensi tersebut, 53 persen dialokasikan untuk pembangunan dapur sehat, 28 persen untuk rehabilitasi rumah, dan 19 persen pembangunan rumah layak huni baru.
Syamsuddin menekankan empat fokus utama FGD, yakni standardisasi kriteria teknis RTLH, sinkronisasi data lintas program, validasi lapangan berbasis geotagging, serta pemanfaatan data untuk mendorong dampak ekonomi lokal.
Sementara itu, Sekretaris Panitia Fali Gamawan mengatakan FGD bertujuan meningkatkan kualitas dan akurasi data RTLH, mengintegrasikan data lintas instansi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang transparan dan partisipatif.(*)
Tinggalkan Balasan