TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pendanaan sebesar Rp10 triliun kepada pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah kepulauan.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam pertemuan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo.
Dari total kebutuhan, Rp8 triliun dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan provinsi dan kabupaten, sedangkan Rp2 triliun diperuntukkan pembangunan jalan lingkar Taliabu.
Dana tersebut diharapkan dapat dikucurkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah maupun skema pembiayaan alternatif.
Sherly menegaskan, pembangunan infrastruktur darat merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat tertinggi di Indonesia, yakni 32 persen, ia menilai kondisi tersebut belum berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
”Apa artinya pertumbuhan tinggi kalau petani masih sulit membawa hasil panen keluar kebun, nelayan kesulitan menukar ikan dengan beras, dan desa-desa tetap terisolasi,” ungkap Sherly, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurut dia, konektivitas jalan dan jembatan akan membuka akses distribusi hasil pertanian, memudahkan pemasaran ikan, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di desa.
“Konektivitas bukan sekadar beton dan aspal, melainkan kunci pemerataan ekonomi di Maluku Utara,” ujarnya.
Dengan usulan ini, Pemprov Maluku Utara berharap pembangunan infrastruktur darat tidak lagi terkendala keterbatasan fiskal daerah.
Jika dana Rp10 triliun tersebut dapat terealisasi, jaringan jalan di provinsi kepulauan itu ditargetkan lebih terhubung dan akses antarwilayah semakin terbuka.(*)
Tinggalkan Balasan