TIMES MALUT Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan hal itu dalam rapat evaluasi pembangunan perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.
Sarbin menyoroti masih tingginya backlog perumahan di Malut. Data Electronic-RTLH mencatat ada 50.758 unit rumah tidak layak huni, dengan 42.381 unit di antaranya belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pembangunan rumah bukan sekadar fisik, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sarbin, Jumat, 12 September 2025.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Imran, menekankan pentingnya data yang valid. Menurut BPS, backlog kepemilikan rumah nasional masih 9,9 juta unit, sedangkan backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit.
“Angka ini harus terus dikonfirmasi. Bisa jadi sudah menurun sejak 2023. Tanpa data valid, sulit mengukur perubahan nyata,” ujar Imran.
Rapat evaluasi ini diikuti kepala daerah se-Malut dan jajaran teknis. Pemerintah berharap forum ini melahirkan langkah konkret untuk mengurangi backlog dan mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat.***
Tinggalkan Balasan