TIMES MALUT – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencapai 39,1% pada kuartal III 2025. Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski begitu, Gubernur Maluku Utara mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial masyarakat. Ia menyoroti masih adanya persoalan kemiskinan, pendidikan, dan ketepatan data sosial.
Hal itu disampaikan Gubernur dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate. Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota, baik secara langsung maupun daring, Rabu, 17 Desember 2025.
Gubernur menjelaskan, lonjakan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh tiga kabupaten dengan tingkat pertumbuhan 50–70%. Salah satunya Kabupaten Halmahera Tengah yang meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Secara provinsi, angka kemiskinan Maluku Utara masih berada di 5,8%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5% dan ditargetkan turun menjadi 4% pada 2026. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 72.
Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan Rp31 miliar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menggratiskan uang komite SMA. Gubernur meminta masyarakat melapor jika masih ditemukan pungutan di sekolah.
“Kita sudah siapkan anggarannya. Kalau masih ada pungutan, laporkan,” tegasnya.
Namun, di lapangan masih ditemukan sekolah di wilayah kepulauan dengan jumlah murid minim dan ketergantungan tinggi pada guru honorer sehingga kesulitan menutup biaya operasional.
Tahun ini, Pemprov menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah. Pada 2026, sebanyak 72 sekolah telah disetujui menerima bantuan dari pemerintah pusat.
Pemprov juga menyoroti ketidakakuratan data kemiskinan yang berdampak pada rendahnya penerima beasiswa provinsi. Dari target 1.000 mahasiswa, realisasi 2025 baru mencapai 540 penerima.
Ke depan, pemerintah daerah akan melakukan pemadanan data Dukcapil dan BPS agar kebijakan tahun 2026 lebih tepat sasaran.
Forum Kepala Daerah ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan di Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan