TIMES MALUT – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal II 2025 mencapai 32 persen dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar Rp60 triliun.
Meski demikian, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menilai capaian itu belum inklusif dan belum dirasakan merata oleh masyarakat.
“Pertumbuhan itu tidak merata. Dia hanya muncul di atas. Kenapa? Karena kita belum bisa swasembada pangan. Banyak perusahaan besar masih mengambil kebutuhan dari luar daerah,” kata Sherly, Rabu, 24 September 2025.
Ia mencontohkan, kebutuhan pangan di satu kawasan industri dapat mencapai Rp100 miliar per bulan. Namun, sebagian besar masih dipasok dari luar Maluku Utara.
Untuk itu, pemerintah provinsi kini mendorong swasembada pangan mulai dari telur, padi, beras, hingga daging agar perputaran uang dapat kembali ke petani dan nelayan lokal.
Selain persoalan pangan, Sherly juga menyoroti masalah tenaga kerja. Di kawasan industri Halmahera Tengah, jumlah pekerja tercatat sekitar 60 ribu orang. Kondisi ini mendorong lonjakan penduduk dari 38 ribu menjadi 100 ribu jiwa. Namun, sebagian besar pekerja masih didatangkan dari luar Maluku Utara.
“Ini membuat pembangunan tidak inklusif bagi masyarakat Maluku Utara. Dan tentu, sebagian juga menjadi tanggung jawab kita,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Maluku Utara akan memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, setelah sebelumnya menjalankan program pendidikan dan kesehatan gratis.
“Harapannya, di kemudian hari industri besar di Maluku Utara lebih banyak mempekerjakan putra-putri daerah, sehingga kesejahteraan benar-benar dirasakan keluarga-keluarga di Maluku Utara,” kata Sherly.(*)
Tinggalkan Balasan