TIMES MALUT – Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan pembangunan konektivitas wilayah menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan di Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Sherly saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Sherly menyinggung tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen secara tahunan pada 2025 dan masih berada di angka 19,3 persen pada kuartal I 2026. Namun, menurut dia, capaian itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” kata Sherly.
Ia mengungkapkan, dari total 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten di Maluku Utara, sekitar 1.900 kilometer atau 30 persen di antaranya masih mengalami rusak berat.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Maluku Utara menyiapkan skema pembiayaan infrastruktur senilai Rp 4,5 triliun. Salah satunya melalui optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur.
Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan skema lapisan penetrasi (lapen) dan inovasi kontrak payung jasa konstruksi yang diklaim mampu mengefisiensi anggaran hingga 30 persen dengan pendampingan LKPP.
Tak hanya soal infrastruktur, Sherly juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Ia menyebut sekitar 50 persen anak SD di sejumlah kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA.
Karena itu, sejak 2025 Pemprov Maluku Utara menggratiskan uang komite SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan tersebut disebut berhasil menurunkan angka anak yang tidak melanjutkan SMA dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak.
Pada 2026, Pemprov Maluku Utara juga akan menjalankan program sekolah jarak jauh di Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kita ingin anak-anak di pulau terpencil tetap bisa mendapatkan ijazah SMA,” ujarnya.
Dalam Musrenbang tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, turut mendorong Maluku Utara melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang, termasuk pengembangan sektor pangan dan pariwisata.
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, M. Sarmin S. Adam, menyebut Musrenbang RKPD 2027 menetapkan lima prioritas pembangunan daerah, mulai dari pemenuhan layanan dasar hingga penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi.(*)
Tinggalkan Balasan