TIMES MALUT – Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara (Malut), Sri Haryanti Hatari, menghadiri Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Sabtu, 28 Februari 2026.
Kegiatan yang diinisiasi BI Perwakilan Malut itu dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, Sri menyoroti tantangan inflasi dan ketahanan pangan di Malut. Ia menyebut tekanan masih terjadi pada komponen volatile foods, terutama menjelang Ramadan 2026.
“Inflasi kita 4,8 persen. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi atau Jawa. Sebagai provinsi kepulauan, risiko logistik akibat cuaca harus kita mitigasi,” kata Sri.
Menurutnya, ketahanan pangan kini bukan sekadar program dinas, tetapi sudah menjadi prioritas pertahanan daerah.
Sri juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di Malut untuk bertransformasi. Ia menegaskan BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai stabilisator harga.
“BUMD harus menjadi garda terdepan dalam operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah,” ujarnya.
Ia menambahkan, BUMD perlu menjamin harga beli di tingkat petani di Halmahera, Tidore hingga Kepulauan Sula agar petani tidak dirugikan tengkulak.
Selain itu, Sri mendorong pemanfaatan fasilitas cold storage dan gudang yang telah dibangun pemerintah daerah guna memotong rantai distribusi yang panjang.
Forum tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor BI Perwakilan Malut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, serta Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya.(*)
Tinggalkan Balasan