TIMES MALUT — Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Tidore Kepulauan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Paralegal yang digelar oleh Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat di Maluku Utara.
Sekretaris DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan, Suyono Sahmil, yang turut menjadi peserta kegiatan tersebut, menyampaikan rasa terima kasih sekaligus refleksi atas pengalaman berharga yang ia peroleh selama kegiatan berlangsung pada 13–15 Februari 2026. Menurutnya, sejak hari pertama pembukaan yang diisi oleh Busyro Muqoddas, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, para peserta sudah mendapatkan suntikan semangat dan inspirasi yang kuat. Paparan yang disampaikan pada sesi awal tersebut menjadi fondasi penting bagi seluruh rangkaian materi berikutnya, sekaligus membangun optimisme peserta dalam mengikuti proses pembelajaran hingga hari terakhir kegiatan.
Salah satu insight paling berkesan dalam kegiatan ini datang dari pemaparan David Efendi, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. David menegaskan perspektif penting tentang advokasi sebagai solidaritas satu planet — yaitu bahwa kerja advokasi tidak hanya harus mewakili kepentingan lokal semata, tetapi juga menghubungkan isu-isu keadilan dengan realitas global yang saling berkaitan.
Menurutnya, masalah seperti eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan adalah persoalan kemanusiaan bersama, karena dampaknya melampaui batas wilayah dan mengancam keseimbangan ekologis secara luas. Oleh karena itu, pendekatan advokasi harus bersifat inklusif dan mendorong empati lintas komunitas.
Suyono menilai bahwa pendekatan David memperluas cara berpikir peserta, terutama dalam memahami bahwa advokasi tidak boleh sekadar reaktif terhadap satu kasus, tetapi harus menjadi upaya berkelanjutan yang menggabungkan pengorganisasian masyarakat dengan strategi advokasi kebijakan.
“Materi tentang advokasi sebagai solidaritas satu planet sangat membuka wawasan kami, tidak hanya memahami hukum, tetapi bagaimana kita harus berpihak pada yang lemah dan berpikir secara global dalam setiap perjuangan advokasi,” ujar Suyono.
Kegiatan ini juga mencakup materi komprehensif lainnya seperti Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Warga, Pendampingan Kasus Hukum Dasar, Teknik Komunikasi, Mediasi, dan Negosiasi bagi Paralegal, hingga Riset Advokasi dalam Sengketa Lahan dan Sumber Daya Alam. Semua materi ini dirasakan Suyono sangat relevan dengan tantangan masyarakat saat ini, khususnya dalam konteks advokasi hak dan keadilan sosial.
“Semua materi disampaikan dengan terukur oleh para pakarnya, ada Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH Muhammadiyah dikenal juga dengan Advokat pejuang yang memimpin pembelaan hukum bagi nelayan Tangerang terdampak pemasangan pagar bambu di pesisir laut PIK 2, Bisman Bhaktiar, Dekan Fakultas Hukum UHAMKA, Eko Cahyono, LHKP PP Muh/Sajogyo Institute, Alfian Dj dan Abdul Aziz Hakim, ” jelas Suyono.
Atas nama pribadi dan sebagai Sekretaris DPD KNPI Tidore, Suyono kembali menyampaikan terima kasih kepada panitia, pemateri, dan fasilitator yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan demi memperkuat kapasitas generasi muda dalam memahami hukum, advokasi, serta memperjuangkan keadilan di masyarakat.
Suyono menilai seluruh materi tersebut sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam memperkuat kapasitas generasi muda dalam memahami hukum dan melakukan advokasi berbasis komunitas.
“Iya, sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan advokasi di Maluku Utara, ” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan