TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan program penanganan 1.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026 lebih awal. Program tersebut dilaunching pada Februari, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang dimulai Agustus.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan, percepatan dilakukan untuk menghindari kendala musim hujan yang kerap menghambat pembangunan rumah di akhir tahun.
“Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya,” kata Sherly saat peluncuran RTLH di Kota Ternate, Sabtu, 14 Februari 2026.
Jumlah RTLH yang ditangani tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, pemerintah membangun 700 unit, sementara pada 2026 ditargetkan 1.200 unit.
Meski target meningkat, pemerintah menekankan perbaikan sistem pelaksanaan. Program RTLH 2026 menggunakan standar desain seragam, skema anggaran terstruktur, serta mekanisme serah terima material yang harus diverifikasi langsung oleh penerima manfaat.
Sherly juga mengingatkan warga penerima bantuan agar menghitung dan memastikan material yang diterima sesuai daftar. “Tahun kemarin yang menerima tidak menghitung, di akhir saling menyalahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menilai program RTLH merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
“Bicara kemiskinan berarti bicara tentang meningkatkan harga dan martabat masyarakat. Itu tugas bersama kita semua,” kata Tauhid.
Pelaksanaan RTLH 2026 juga melibatkan lintas sektor, termasuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara untuk percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL, serta Sentra Bahagia dan Dinas P3A untuk bantuan pelengkap bagi penerima manfaat.(*)
Tinggalkan Balasan