TIMES MALUT – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meneken MoU dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait penguatan perlindungan dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran.
Langkah ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program nasional serta agenda Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi kerja sama tersebut. Ia menilai program BP2MI membuka akses yang lebih aman dan terjamin bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.
“Program ini menjadi solusi sekaligus membuka peluang yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat di daerah. Dengan jalur resmi, kita bisa mencegah berbagai risiko yang tidak diinginkan,” ujar Sherly, Rabu, 3 Desember 2025.
Sherly menyebut masih banyak agen tidak bertanggung jawab yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri dengan perlindungan minim. Menurutnya, kehadiran BP2MI memberikan akses kerja yang kredibel, peningkatan keterampilan, dan fasilitas yang ditanggung APBN.
“Pemerintah daerah menyambut positif langkah ini karena memberikan solusi nyata atas persoalan ketenagakerjaan di daerah,” kata Sherly.(*)
Tinggalkan Balasan