TIMES MALUT – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali mencatat kinerja tinggi menjadi sorotan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara 2025.

Acara berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel, dengan mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.”

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi kepada BI dan perbankan yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah. Disebutkannya, pertumbuhan ekonomi Malut tetap dinamis dengan inflasi yang terjaga.

“Apresiasi diberikan kepada pihak perbankan atas dukungan kepada pelaku usaha, dari sektor pertanian hingga pengembangan ekonomi syariah bersama KDEKS, termasuk pondok pesantren,” kata Sarbin, Selasa, 2 Desember 2025.

Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat tinggi, Sarbin menilai masyarakat belum sepenuhnya merasakan hasil pembangunan. Menurutnya, sejumlah sektor pendukung masih perlu didorong agar manfaat ekonomi bisa lebih merata.

Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Sherly–Sarbin, Pemprov mulai fokus pada pengembangan sektor pertanian, salah satunya komoditas kelapa. Pemerintah ingin petani memiliki pilihan lebih luas dalam menjual buah kelapa atau kopra, dengan dukungan pasar yang lebih baik serta kolaborasi lintas sektor.

“Pembangunan ke depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam yang akan habis. Harus beralih ke sektor pariwisata, wisata kuliner rempah, penguatan SDM, dan ekosistem pariwisata lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, memaparkan kinerja ekonomi Maluku Utara yang tetap kuat di tengah tantangan global. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2025 berada di angka 5,04 persen, sementara Maluku Utara tumbuh hingga 39,10 persen yang didorong sektor industri pengolahan, khususnya hilirisasi nikel.

Produk olahan nikel berkualitas tinggi dari Maluku Utara yang diekspor ke Tiongkok menyumbang sekitar 95 persen total ekspor daerah.

Inflasi Maluku Utara  juga tercatat terkendali. Pada November 2025, inflasi berada di level 1,89 persen (year-on-year), masih dalam rentang target nasional 2,5 persen ±1 persen.

Dwi menyebut stabilitas sistem keuangan di Maluku Utara ikut terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sekitar 43 persen menjadi Rp15,8 triliun, sementara penyaluran kredit naik 8,9 persen menjadi Rp16,18 triliun—keduanya berada di atas capaian nasional.

Namun BI mengimbau perbankan agar meningkatkan porsi kredit produktif dan kredit UMKM yang pertumbuhannya masih rendah.

“Penggunaan QRIS juga meningkat signifikan, mencapai 132 ribu merchant dan 102 ribu pengguna per September 2025. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) turut menunjukkan kemajuan, dengan 10 dari 11 pemda di Malut masuk kategori digital dan meraih penghargaan TP2DD Championship,” jelasnya.

Pertemuan tahunan BI Maluku Utara ini juga dihadiri Wali Kota Ternate, pimpinan perbankan, Forkopimda, OPD, serta para pelaku usaha.(*)