TIMES MALUT – Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD di Aula Nuku, Kantor Gubernur, Selasa, 25 November 2025.
Pertemuan ini jadi forum strategis untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pokok sekaligus mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memimpin langsung rapat tersebut, yang membahas koordinasi pasokan pangan, distribusi barang strategis, hingga penguatan cadangan daerah menghadapi momen Nataru.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Indrawan, mengungkapkan bahwa komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi. Hingga November 2025, beras, gula, daging ayam, ikan, dan kelompok barito mendominasi tekanan harga.
“Inflasi Malut masih sangat dipengaruhi pasokan pangan dari luar,” ujar Dwi.
Gubernur menegaskan bahwa pola kenaikan harga menjelang Nataru selalu berulang. Ia juga menyoroti kondisi inflasi Malut yang sebelumnya menjadi salah satu terendah nasional (0,44% yoy), namun pada Oktober turun ke peringkat 14 tertinggi se-Indonesia.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur menginstruksikan Sekda Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan inspeksi pasar guna mencegah adanya pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar.
“Tolong Pak Sekprov segera lakukan inspeksi pasar ya,” tegasnya.
Ia juga meminta OPD teknis memperkuat pemantauan stok secara real time.
Di sisi lain, Gubernur menekankan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan optimalisasi PAD melalui pembayaran non-tunai.
Gubernur meminta seluruh TPID Kabupaten/Kota menjaga soliditas tanpa ego sektoral demi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas ekonomi jauh lebih penting dari apa pun,” ujarnya.
Menutup rapat, Gubernur mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan penuh suka cita.
Pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik di Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan