TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dengan Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, di Jakarta beberapa waktu lalu, Rabu, 1 Oktober 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan, ada tiga agenda utama yang akan menjadi fokus pengadaan tahun mendatang.
Pertama, peningkatan katalog konstruksi untuk mempercepat belanja daerah. Kedua, penguatan konsolidasi demi efisiensi proses pengadaan. Ketiga, penerapan kontrak payung di bidang konstruksi.
“Langkah ini penting untuk memastikan prinsip pengadaan yang efektif dan efisien. Pertemuan teknis akan segera dilakukan untuk mematangkan implementasinya,” ujar Risman.
Ia menambahkan, ketiga agenda tersebut ditargetkan dapat berjalan penuh pada tahun anggaran 2026. (*)
Tinggalkan Balasan