TIMES MALUT – Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya mempercepat peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa di seluruh kabupaten dan kota.
Komitmen itu ditegaskan dalam agenda koordinasi dan konsultasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI pada 17–18 September 2025.
Pertemuan yang dipimpin Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Maluku Utara, Hairil Hi.Hukum, membahas pemetaan kelembagaan serta tingkat kematangan UKPBJ di daerah.
Dari hasil evaluasi, baru tiga UKPBJ yang telah mencapai Level 3 Proaktif, yakni Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.
Sementara sebagian besar kabupaten masih berada di level rendah sehingga memerlukan pendampingan intensif.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Dwi Wahyuni Kartianingsih, terungkap tantangan pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) yang masih minim di sejumlah daerah.
”Sinergi dengan UKPBJ kabupaten/kota sangat penting agar pemenuhan JFPPBJ sesuai ketentuan,” ujar Hairil.
Ia berharap dukungan berkelanjutan LKPP untuk mendorong seluruh UKPBJ di Maluku Utara mencapai Level 3 Proaktif.
LKPP RI menyampaikan apresiasi atas langkah strategis UKPBJ Maluku Utara dalam mengakselerasi peningkatan level kematangan dan sumber daya manusia pengadaan.
”UKPBJ yang proaktif dengan SDM kompeten memegang peran kunci keberhasilan pengadaan pemerintah dan pembangunan daerah,” kata Dwi Wahyuni.(*)
Tinggalkan Balasan