TIMES MALUT – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi meluncurkan program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan menerapkan sistem pembayaran non tunai untuk retribusi kepelabuhanan.
Peluncuran program ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Pelabuhan Rum, Selasa, 15 Juli 2025.
Wali Kota menegaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan upaya strategis untuk menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan efisien.
“Penerapan e-money ini sangat baik untuk menjaga pendapatan kita. Kita sebagai pejabat harus menjadi contoh dalam mendukung sistem digital ini. Tujuan digitalisasi adalah memperkecil, bahkan mengatasi kebocoran-kebocoran PAD yang selama ini mungkin terjadi,” ujar Muhammad Sinen.
Ia juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tidore untuk segera memiliki dan menggunakan kartu e-money sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital yang tengah berjalan.
“Saya yakin dan percaya, jika ini diterapkan dengan baik, ke depan PAD kita akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Wali Kota secara simbolis membagikan kartu e-money secara gratis kepada masyarakat dan ASN yang hadir dalam acara peluncuran tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah mitra perbankan seperti Bank BPD Maluku-Malut, Bank Mandiri, dan BRI yang telah memberikan dukungan berupa fasilitas pembayaran dan kartu e-money kepada masyarakat.
Menurut Wali Kota, keberadaan perbankan lokal yang aktif berkontribusi dalam digitalisasi akan berdampak langsung terhadap kelancaran roda perekonomian daerah.
“Perputaran ekonomi suatu daerah akan berjalan baik jika transaksi banyak dilakukan di dalam daerah. Maka dari itu, perbankan yang berada di wilayah kita ini harus mendapat perhatian yang merata dari Pemerintah Daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris mengatakan, peluncuran transaksi non tunai merupakan bagian dari implementasi misi keempat RPJMD 2025–2029, yaitu mewujudkan birokrasi yang berAKHLAK berbasis digital.
Marsaid menyebutkan, hingga Juni 2025, realisasi PAD dari sektor perhubungan telah mencapai Rp 1.548.366.000 atau 46,49 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.330.675.000. Ia optimistis penerapan sistem digital akan mampu meningkatkan capaian tersebut secara signifikan.
Pada tahap awal, sistem pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yakni pas masuk pelabuhan speed, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap.
“Masih ada 26 titik retribusi lainnya yang masih menggunakan sistem tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala. Kami berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” ungkap Marsaid.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari pihak perbankan atas penyediaan perangkat M-POS dan ratusan kartu e-money, termasuk Brizzi (BRI) dan Mandiri e-Money. Adapun metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu, QRIS, dan ATM dari berbagai bank.
Menutup laporannya, Marsaid menyampaikan bahwa tantangan teknis seperti antrian, kecepatan layanan, dan proses isi ulang (top-up) kartu akan terus dievaluasi dan disempurnakan melalui koordinasi dengan pihak perbankan, demi mewujudkan sistem pelayanan digital yang optimal.***
Tinggalkan Balasan