TIMES MALUT – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, Rusni Sarbin, didaulat menjadi Bunda Inklusif Maluku Utara oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas se-Maluku Utara.

Penganugerahan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kepedulian Rusni terhadap perjuangan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Momen itu berlangsung saat audiensi gabungan organisasi disabilitas bersama Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Rusni Sarbin di kediaman dinas Wakil Gubernur, Jalan Mononutu, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Minggu, 22 November 2026.

Pertemuan tersebut sekaligus membahas persiapan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2026 yang mengusung tema “Aku, Kamu, Kita Setara”.

Selain itu, audiensi membahas penguatan payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di tingkat Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate.

Ketua Panitia Pelaksana HDI dan Pelantikan, Nurlaela Syarif, mengatakan peringatan HDI menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kelompok disabilitas.

Mulai dari akses pelatihan komputer bagi tunanetra, hak sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Kami selama ini selalu membuka ruang terhadap aspirasi bagi basodara semua penyandang disabilitas di Maluku Utara. Ini perlu dioptimalkan agar perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan dapat bersinergi dalam konteks pembangunan daerah,” ujar Nurlaela.

Puncak peringatan HDI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 di Aula Kantor Wali Kota Ternate.

Sejumlah kegiatan akan digelar, di antaranya pelantikan pengurus Aliansi Disabilitas Nusantara (ADN) Maluku Utara, pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UMKM difabel, pameran produk UMKM disabilitas, talkshow media, hingga sosialisasi Ranperda Disabilitas bersama DPRD.

Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen memperjuangkan hak kelompok rentan dan membangun lingkungan yang inklusif.

Sarbin juga meminta seluruh organisasi disabilitas di Maluku Utara memperkuat persatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami berharap semua perwakilan organisasi disabilitas harus kompak. Saya sarankan meski ada banyak organisasi dari pusat sampai daerah yang menaungi kelompok disabilitas, semuanya dapat dirangkul di bawah satu wadah induk yang mewadahi seluruh pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas,” kata Sarbin.

Sementara itu, Rusni Sarbin mengaku kagum dengan potensi dan kemampuan para penyandang disabilitas yang hadir dalam audiensi tersebut.

Dia menilai penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari dunia usaha, pendidikan, hingga kegiatan sosial.

“Saya sangat takjub dengan performa dari seluruh perwakilan basodara organisasi disabilitas Malut. Di balik keterbatasan fisik, ada anugerah dan kelebihan luar biasa, baik sebagai pelaku usaha mandiri, tenaga pendidik inklusif, mahasiswa, maupun motivator. Ini menjadi modal besar untuk berkolaborasi,” tegas Rusni.

Audiensi tersebut turut dihadiri pimpinan sejumlah organisasi disabilitas, yakni Aliansi Disabilitas Nusantara (ADN) Malut, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Malut, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Malut, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Malut, serta Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate.

Puncak HDI 2026 nantinya akan melibatkan perwakilan dari sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara, kecuali Kabupaten Kepulauan Sula.

Kegiatan tersebut juga dijadwalkan dihadiri Ketua Umum ADN Pusat yang juga Staf Ahli Menteri Investasi dan Hilirisasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Pangdam Moloku Kie Raha, Wali Kota Ternate, unsur DPRD, Forkopimda, Kadin, Apindo, serta para pelaku usaha.(*)