TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi teknis (rakor) persiapan dan mekanisme pelaksanaan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) tahun 2026, Kamis, 16 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ternate ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri La Etje, yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Kadri, ditegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber konflik.
“Harmoni dalam keberagaman menjadi kunci utama menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Indeks Harmoni Indonesia bukan sekadar angka, tetapi instrumen strategis untuk memotret tingkat toleransi, kerukunan, dan keterpaduan sosial,” kata Kadri.
Pemprov Maluku Utara, lanjut dia, memberi perhatian khusus terhadap hasil survei IHaI tahun 2025 yang belum mencapai target. Karena itu, tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum penguatan ikatan sosial di tengah masyarakat.
“Kita berkomitmen merangkul seluruh elemen masyarakat. Perbedaan bukanlah sumber pertentangan, melainkan kekuatan untuk mempererat persatuan,” ujarnya.
Menurut Kadri, pengukuran IHaI penting sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah, khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, indeks tersebut juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan sosial.
Ia berharap hasil pengukuran IHaI 2026 dapat mendorong pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama serta menjaga stabilitas pembangunan di Maluku Utara.
Rakor ini dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara serta Pemerintah Kota Ternate.(*)
Tinggalkan Balasan