TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta mendukung program prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam rapat paripurna DPRD Malut, Selasa, 2 September 2025, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD-P 2025.
Sherly mengawali penjelasannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan catatan dan masukan. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS dan PDIP mengenai rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp245 miliar, Sherly menegaskan Pemprov Malut tengah melakukan pembenahan tata kelola keuangan agar lebih efektif dan efisien.
“PAD Malut masih rendah karena banyak potensi yang belum tergarap, seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor. Fokus kami bersama Wakil Gubernur di tahun 2026 adalah mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak lagi terjadi potential loss,” ujar Sherly.
Ia menambahkan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah dan kementerian terkait untuk menagih pajak yang selama ini terlewat, termasuk dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Terkait pajak kendaraan bermotor yang realisasinya baru mencapai 27 persen, Pemprov melakukan rotasi kepala Samsat di kabupaten/kota. Langkah ini, kata Sherly, diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.
Di sektor pendidikan, Pemprov Malut mengalokasikan anggaran renovasi untuk 61 SMK/SLB di sejumlah wilayah serta menyiapkan pembangunan fasilitas pendidikan baru. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 3.000 rumah bagi ASN, 20 hektar lahan untuk Sekolah Garuda, 15 hektar untuk Sekolah Rakyat, serta 15 hektar untuk Sekolah Olahraga.
“Ini sekaligus bagian dari persiapan Maluku Utara menjadi tuan rumah Pra-Popnas Regional Timur tahun 2026,” kata Sherly.
APBD-P 2025 juga menganggarkan Rp23 miliar untuk program pendidikan gratis serta Rp15 miliar untuk penyediaan sarana-prasarana pertanian.
Sementara di bidang kesehatan, Pemprov berkomitmen memperkuat layanan di wilayah tertinggal, termasuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum di Taliabu serta Batangdua yang hingga kini belum memiliki ruas jalan provinsi.
Sherly menegaskan bahwa arah kebijakan APBD-P 2025 tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, melainkan juga untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
“Pemprov Malut berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang adil,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan