TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendengar langsung aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Ternate hingga Tugu Makugawene, Kalumata, Senin, 1 September 2025.
Didampingi Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Maluku Utara, Sherly menerima 17 tuntutan mahasiswa yang turut ditanggapi Kapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Wali Kota Ternate.
Sherly mengapresiasi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi secara damai dan tertib. Ia juga berterima kasih kepada Polri dan TNI yang mengawal jalannya aksi.
Terkait tuntutan pembebasan 11 warga Maba-Sangaji, Halmahera Timur, Sherly menyatakan akan mengawal proses hukum mereka agar berjalan adil dan transparan. “Itu sudah masuk wilayah hukum. Saya sudah berdialog dengan kejaksaan agar mempertimbangkan semua aspek. Intinya, proses hukum harus adil dan transparan,” ujarnya.
Sherly menambahkan sebagian besar tuntutan mahasiswa menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk soal izin usaha pertambangan. “Masalah IUP sepenuhnya ada di Kementerian ESDM. Namun aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” kata dia.
Kapolda Maluku Utara menanggapi desakan reformasi Polri. “Kalau ada revisi undang-undang dan Polri direformasi, kami terima dan jalankan,” ucapnya.
Wali Kota Ternate juga menyinggung persoalan tanah warga Ubo-ubo yang tumpang tindih dengan kepolisian. Menurutnya, solusi yang ditawarkan adalah pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) yang bisa dilanjutkan dengan hak guna bangunan.
Aksi mahasiswa yang sempat diwarnai ketegangan akhirnya berakhir kondusif setelah para pejabat mendengar langsung aspirasi massa.***
Tinggalkan Balasan