TIMES MALUT — Seruan “DOB Sofifi harga mati!” kembali menggema di jantung Ibu Kota Sofifi. Ratusan massa yang tergabung dalam kelompok Markas menggelar aksi menuntut pemekaran Kota Sofifi sebagai daerah otonom baru.
Aksi dimulai pukul 10.30 WIT dari Bundaran Kilometer 40 dan berakhir di depan Kantor DPRD Maluku Utara. Massa, dipimpin koordinator lapangan Ibrahim Asnawi, lebih dulu singgah di Kantor Gubernur Maluku Utara sekitar pukul 11.30. Mereka menggelar orasi menuntut keadilan pembangunan.
“Pemerintah Kota Tidore enggan melepas Sofifi, tapi juga tak membangun dengan adil,” teriak seorang orator dari atas mobil komando, Selasa, 22 Juli 2025.
Sekitar sejam kemudian, massa bergeser ke Kantor DPRD Provinsi. Di sana, mereka kembali menyuarakan ketimpangan pelayanan publik antara Sofifi dan wilayah lain, terutama Tidore. Layanan kesehatan dan infrastruktur, menurut mereka, lebih banyak menyasar wilayah kepulauan ketimbang daratan Oba.
“Pembangunan tak adil, pelayanan timpang!” teriak massa bergantian.
Mereka juga menuding elite politik lokal memanfaatkan isu DOB Sofifi sebagai janji politik saat kampanye,” Begitu terpilih, janji pemekaran dilupakan,” kata Ibrahim.
Massa menegaskan tuntutan mereka bukan soal separatisme, tapi hak administratif dan pelayanan yang layak sebagai ibukota provinsi.
Hingga aksi berakhir pukul 14.00 WIT, tak satu pun pejabat tinggi provinsi hadir. Aspirasi massa akhirnya diterima Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Utara, Ali Fataruba, yang menyebut Gubernur Sherly Tjoanda sedang berada di Halmahera Tengah,” Tuntutan ini akan kami teruskan ke gubernur dan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Sekretaris DPRD Maluku Utara, Kisman, juga berjanji menyampaikan tuntutan massa ke pimpinan dewan. Namun, soal sikap kelembagaan terhadap DOB Sofifi, ia menyatakan masih dalam tahap kajian.***
Tinggalkan Balasan