TIMES MALUT — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menegaskan pentingnya data berkualitas dalam mendukung arah dan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Satu Data Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Muara, Ternate.
Menurut Sekprov, data berkualitas merupakan elemen penting dan bersifat politis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka (open collaborative governance).
“Sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder sangat dibutuhkan agar tersedianya data yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis kinerja,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menambahkan, kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Namun demikian, upaya menuju satu data masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti penyebaran data di berbagai sektor, rendahnya kualitas data, keterbatasan akses, hingga kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data.
“Permasalahan ini dapat menghambat proses perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Tanpa data yang akurat, perencanaan menjadi tidak tepat sasaran, salah prioritas, bahkan bisa menyebabkan pemborosan anggaran,” jelasnya.
Rakor Forum Satu Data ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 274, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pemprov Malut telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Maluku Utara.
Dengan tema “Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Satu Data Malut yang Terpadu”, Rakor menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:
• Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, yang memaparkan topik “Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui EPSS”;
• Perwakilan Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Yudith Aldila, yang membahas “Proses Pengisian Modul E-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan teknis terkait perencanaan dan evaluasi data antar perangkat daerah lingkup Pemprov Malut.
Acara pembukaan dihadiri oleh Sekprov Malut, Kepala Bappeda, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kabag Humas, serta peserta dari berbagai OPD dan instansi terkait.***
Tinggalkan Balasan