TIMES MALUT — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memaparkan sejumlah capaian kinerja selama delapan bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara, di ruang Paripurna DPRD Malut, Sofifi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ikbal Ruray.
Dalam paparannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa program pendidikan gratis menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Ia menyampaikan, dalam 100 hari kerja, pemerintah provinsi telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.
“Untuk sekolah negeri, kebijakan ini sudah berlaku sejak April, sedangkan untuk swasta mulai Juli. Jadi seluruh SMA, SMK, dan SLB kini telah digratiskan uang komitenya melalui BOSDA,” ungkapnya, Minggu, 12 Oktober 2025.
Sherly menjelaskan, sepanjang tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38 miliar untuk program tersebut, dan pada tahun 2026 akan ditingkatkan menjadi Rp50 miliar, meskipun terdapat tekanan akibat penurunan dana transfer pusat ke daerah.
“Tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Sherly menyampaikan bahwa Maluku Utara kini telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100%, dengan 82% masyarakat telah aktif terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Siapa pun masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP daerah ini dapat langsung mengaktifkan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit mana pun yang bekerja sama dengan BPJS dalam waktu 24 jam, tanpa harus menunggu dua minggu,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan di sepuluh kabupaten/kota, serta menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.
Untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perkim menganggarkan Rp20 miliar untuk merenovasi 700 unit rumah.
“Seluruh bantuan bahan bangunan sudah disalurkan, dan kami bekerja sama dengan TNI serta pemerintah daerah agar renovasi bisa selesai dalam waktu 1,5 hingga 2 bulan,” ujar Sherly.
Ia berencana menambah anggaran program tersebut menjadi Rp50 miliar pada 2026 untuk merenovasi sekitar 1.500 rumah, serta mengupayakan tambahan dana melalui program BSPS Kementerian PUPR.
“Kami berharap dukungan dari para anggota DPR RI asal Maluku Utara agar kita bisa memperoleh kuota BSPS 10 hingga 20 ribu unit rumah,” harapnya.
Sherly juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah sebagai kunci pemerataan ekonomi. Berdasarkan rekapitulasi bersama Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota, dibutuhkan sekitar Rp8 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di luar Pulau Taliabu, serta Rp2 triliun untuk infrastruktur di Taliabu.
“Dalam APBD 2026 yang akan diserahkan pada 13 Oktober, kami menganggarkan sekitar Rp700 miliar untuk sektor jalan dan jembatan dari total APBD Rp2,8 triliun,” pungkasnya.
Rapat paripurna HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara turut dihadiri Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan