Pemprov Malut Ajukan RAPBD 2026 Senilai Rp2,79 Triliun ke DPRD

TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Selasa, 14 Oktober 2025.

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor DPRD di Sofifi itu dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Ikbal Ruray, didampingi Wakil Ketua II serta dihadiri para anggota dewan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui pada 14 Agustus 2025.

“Nota keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan gambaran umum mengenai kondisi keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Penyusunan RAPBD 2026 diharapkan menjadi petunjuk dalam proses pembahasan dan penyusunan anggaran ke depan,” ujar Sarbin.

Pendapatan Daerah Turun 20 Persen

Dalam RAPBD 2026, total pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,79 triliun, turun Rp709,34 miliar atau 20,23 persen dari Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp3,50 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,16 triliun, turun 0,18 persen dari tahun sebelumnya.

• Pendapatan Transfer sebesar Rp1,63 triliun, turun 30,25 persen.

• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp212,28 juta, sama seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp2,82 triliun, turun Rp679,26 miliar atau 19,41 persen dari Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp3,49 triliun.

“Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok serta fungsi perangkat daerah,” jelas Sarbin.

Defisit Masih dalam Batas Aman

Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp23,24 miliar. Namun, Sarbin menegaskan angka tersebut masih berada di bawah ambang batas defisit Provinsi Maluku Utara.

Adapun rincian pembiayaan daerah dalam RAPBD 2026, yaitu:

• Penerimaan pembiayaan sebesar Rp28,24 miliar, turun Rp5,38 miliar dari Perubahan APBD 2025, bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025.

• Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar, turun Rp35,46 miliar dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp23,24 miliar.(*)