TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku Utara beserta sepuluh kabupaten/kota pada tahun 2026 diproyeksikan turun hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut setara dengan sekitar Rp 6 triliun dari total anggaran transfer pusat yang diterima pada tahun 2025.
Meski demikian, Sherly menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk pesimis. Ia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten/kota akan terus mencari solusi strategis melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami datang bukan untuk mengeluh soal angka, tapi untuk mencari jalan keluar bersama,” ujar Sherly, Senin, 6 Oktober 2025.
Sherly menjelaskan, pekan lalu dirinya bersama Bupati Halmahera Selatan Bazzam Kasuba, Bupati Halmahera Utara Piet Babua, dan Wali Kota Ternate Tauhid Soleman melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas proyeksi penurunan TKD 2026 serta penyusunan strategi fiskal yang lebih adaptif.
“Data menunjukkan total transfer pusat ke Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan turun hampir 50 persen atau sekitar Rp 6 triliun. Angka yang besar, tapi bukan akhir dari segalanya,” kata Sherly.
Menurut Sherly, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa meski dana transfer ke daerah menurun, sejumlah program kementerian dan lembaga yang diarahkan ke daerah justru akan meningkat.
“Artinya, bukan dananya yang hilang, tetapi pola kerja sama yang berubah. Kita harus lebih adaptif dan kolaboratif,” ujarnya.
Sherly menambahkan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah juga menyarankan agar Pemprov Maluku Utara segera melakukan simulasi fiskal untuk menghitung dampak pemotongan transfer, serta menyesuaikan perencanaan anggaran tahun 2026 agar tetap realistis namun berpihak pada masyarakat.
Ia menilai tantangan fiskal yang dihadapi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk berinovasi.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah memperkuat koordinasi, menajamkan perencanaan, dan memperluas ruang kreatif agar daerah tetap bisa melayani rakyat dengan efisien dan bermartabat,” kata dia.
Sherly menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Maluku Utara tidak akan berhenti bergerak meski menghadapi keterbatasan fiskal.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka di neraca, tetapi kesejahteraan nyata yang dirasakan rakyat di jalan, jembatan, dan rumah-rumah masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan